Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘1’ Category

Download Undangan Seminar

Surat Undangan Seminar Nasional Pendidikan Siaga Bencana Silahkan Di Download DisiniUNDANGAN SEMINAR UNTUK SEKOLAH

Iklan

Read Full Post »

Silahkan download  Formulir Pendaftaran Semnas Tagana, semoga seminar yang kami persembahkan bagi guru dinilai positif dan produktif.

Informasi tentang seminar silahkan kunjungi blog kami disini

Read Full Post »

Nasional Demokrat

Formulir Pendaftaran

Silahkan di download ( Klik Kanan Pada gambar Klik Save Picture As) untuk Cianjur form dikirim kepada :
Asep Moh. Muhsin
Jl. Prof Moh Yamin No. 110 Sayang Cianjur
HP. 085846974111.

Akan dikirim secara bersamaan ke kantor DPP Nasdem.

Read Full Post »

Photo Effects

Read Full Post »

Seketika bangsa ini mulai dibiasakan oleh Tuhan dengan serentetan bencana. Sepuluh tahun terakhir, bisa disebut sebagai dasawarsa Bencana. Bahkan disaat tulisan ini dibuat, negeri yang perpenduduk mayoritas Islam ini, sedang dirundung ‘bencana keadilan’ terkait dengan kontroversi kasus KPK, POLRI dan KEJAGUNG, yang secara substantive lebih berbahaya dibanding bencana alam laninnya. Beragam ulasan dan perspektif dibangun oleh semua kalangan, tentang bagaimana menyikapi situasi yang serba rugi dan duka ini. Dalam konteks bencana (gempa, banjir, tsunami, pesawat jatuh, kelaparan, longsor dan lain sebagainya), menyiratkan juga sebuah pertanyaan teologis yang menuntut nalar epistemologis kita untuk mendedah dan menelaahnya. Sehingga dalam lanskap berfikir ke-NU-an dengan teologi Asy’ariah, saya dengan segala kekurangan dan kelemahan menemukan sederet pertanyaan, bahwa “apakah bencana itu mahluk Tuhan atau bukan?, kalaupun ia mahluk, lalu bagaimana hubungannya dengan kemahlukan manusia dengan statusnya sebagai Khalifah di muka bumi”? (QS ; Albaqarah, 23)
Lalu apakah dengan segala kecerdasan dan kehebatan manusia, mampu meniadakan, menghancurkan bahkan memusnahkan bencana dari sisi kehidupan manusia? Teologi Asy’ariah telah menjawab tuntas hal ini. Selain Tuhan, semua yang sesuatu itu adalah mahluk. Bahwa karena bencana adalah mahluk Tuhan, sehingga amarah terhadap bencana indentik dengan menghindari kehendak dan kekuasaan Tuhan.
Dalam pandangan sufistik, kehadiran musibah, penganiayaan atau kematian, justru disikapi dengan ungkapan alhamdulillah, dilanjutkan dengan innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Memuji kebesaran dan kekuasaan Tuhan atas segala sesuatu, bahwa DIAlah yang paling berhak atas semuanya ini. Segalanya dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Bersabar dan ikhlas menerima segala ketentuan Tuhan termasuk bencana, di sisi lain dianggap sebagai salah satu cara Tuhan meningkatkan dan mengangkat derajat kemanusiaan di hadapan Tuhan. Olehnya, pada tataran tertentu bencana yang telah begitu seringkali menimpa bangsa ini, dengan korban jiwa dan material yang tak terhitung jumlahnya, tidak selamanya harus diratapi apalagi menjadi manusia fatalistik, akan tetapi bencana pun mampu menjadi media untuk meningkatkan proses pengenalan dan kesepahaman kita dengan Tuhan.
Namun masalahnya, dampak yang ditimbulkan oleh bencana, tidak serta merta selesai dengan sikap mengembalikannya pada Tuhan. Erich From menyebut sikap seperti ini sebagai bentuk escape from freedom, lari dari kebebasan. Bukankah segala kerusakan di langit dan di bumi terjadi akibat kelalaian manusia itu sendiri? Sebuah refleksi cultural masa lalu, dimana Orang tua kita sering kali melarang dengan dogmatisasi ‘pemali’ melakukan aktivitas membawa dan mencuci peralatan dapur di sungai. Pesannya, bahwa “penjaga sungai akan marah bahkan bisa mencelakaimu”. Sepintas dengan nalar seorang anak yang masih kecil, mempercayainya dan ikut mewariskan pesan itu kepada generasinya. Hemat saya, ini merupakan cara moyang kita mengapresiasi dan menjaga kelestarian dan kelangsungan hidup ekosistem dan seluruh elemen yang berkepentingan pada sungai. Sisa makanan dan minuman yang melengket pada peralatan dapur dikhawatirkan dapat meracuni mahluk hidup di sungai dan akan mengotori kebersihan air sungai. Pesan tersebut seharusnya mensugesti cara pandang kita di masa kini, bahwa jika sisa makanan dan minuman saja tidak diperbolehkan mengotori sungai, seharusnya pembabatan hutan dan penumpukan sampah di hulu dan hilir tidak dilakukan. Karena secara perlahan tapi pasti dapat menimbulkan ketidak-seimbangan kehidupan manusia itu sendiri.
Sejarah perkembangan peradaban manusia pada mulanya memiliki sikap dan kepercayaan akan ketertundukan dan ketergantungannya pada alam. Para arkeolog dan filolog (peneliti teks-teks kuno) menunjukkan bahwa manusia sangat takut dan begitu memuliakan alam. Bahkan sebagian diantaranya rela dijadikan sebagai persembahan (dibunuh) dengan tujuan agar alam tidak ‘marah’ dan kehidupannya tetap bisa berjalan normal. Ritual ini dilakukan ketika terjadi bencana seperti gunung meletus, banjir, hasil tanamannya rusak dan lain sebagainya. Sistem kepercayaan seperti ini disebut animisme atau dinamisme. Sebuah kepercayaan yang menjadikan unsur-unsur alam sebagai ‘Tuhan’. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, peradaban kita terjebak pada cara pandang yang materialis pragmatis. Kita justru ingin menaklukkan alam dan menjinakkan alam. Sehingga prilaku mengeksploitasi alam demi kepentingan dan keuntungan serta laju pembangunan cenderung merusak eksistensi alam yang seharusnya diposisikan sebagai mitra kemanusiaan yang berhak diperlakukan secara manusiawi.
Era yang biasa disebut era globalisasi ini, dimana alam semesta dipandang sebagai small village (kampung kecil), memang tidak lagi menjadikan alam sebagai ‘Tuhan’, tetapi secara radikal dijadikan sebagai ‘budak-budak’ pelayan hasrat manusia. Bencana sebagai salah satu elemen kehidupan di muka bumi adalah ‘bentuk protes dan rintihan alam’ kepada Tuhan, bahwa posisi manusia sebagai khalifah telah terdistorsi. Sehingga banjir bandang, tsunami, kebakaran, longsor beserta segala bentuk bencana kemanusiaan, adalah cara Tuhan memediasi ekspresi alam guna menyapa kelalaian manusia pada tugas dan fungsinya sebagai khalifah, sebagai agen of universe (agen alam semesta).
Manusia sebagai agen of universe, meminjam istilah Thomas Kuhn dalam adalah sebuah paradigma terhadap alam beserta seluruh mahluk, baik yang nampak maupun yang tidak, sebagai sesuatu yang interdependensi (saling ketergantungan), memiliki nilai dan manfaat bagi kepentingan manusia dan kemanusiaan. Manusia sebagai ciptaan adalah mahluk yang paling mulia diantara semua ciptaan Tuhan. Amanah yang diembannya sangat besar dalam memelihara harmonisasi alam semesta. Dimana paradigma ini secara ontologis melampaui eksistensi manusia sebagai agen of social (agen masyarakat). Karena pengabdiannya terbatas hanya pada ranah social kemasyarakatan. Sedangkan manusia sebagai agen alam semesta dituntut memadukan aspek kasih sayang Tuhan dengan statusnya sebagai khalifah dalam mengabdi pada segala ciptaan, mengabdi untuk semua..
Untuk itu, hemat saya, bahwa setiap cara kita menyikapi bencana, tidaklah cukup hanya melakukan rehabilitasi pisik prasarana maupun rehabilitasi sosial psikologis. Karena yang juga tak kalah pentingnya adalah melakukan rehabilitasi paradigma terhadap keberadaan bencana dengan segala yang ditimbulkannya. Paradigma manusia sebagai agen of universe merupakan penjabaran prilaku kemanusiaan, baik agamawan, pejabat publik, politisi, pengusaha, aktivis pemuda dan mahasiswa maupun elemen masyarakat lainnya untuk berperan dengan posisi yang berbeda demi kemaslahatan dan kebajikan ber-sesama. Kemaslahatan dan kebajikan yang tidak bias dalam dikotomi kepentingan mereka dan kami. Namun diikat oleh spiritualitas ke-kita-an selaku sesama mahluk Tuhan di muka bumi.
Bencana memang sesuatu yang niscaya bagi alur sejarah kehidupan manusia. Sebagaimana niscayanya Kemurahan Tuhan yang melimpahkan ilmu-Nya kepada manusia untuk melahirkan rumusan strategis menyangkut penanggulangan bencana. Sehingga kehadiran bencana dibumi ini telah menggugat kekhalifaan umat manusia Jika memang demikian, lalu mengapa yang kecil dan yang lemah pun harus ikut menjadi korban? Wallahu a’lam.

Read Full Post »

Refleksi 81 Tahun Sumpah Pemuda

“HARI sudah siang, matahari tepat berada di atas kepala. Namun, Supriyadi (30), masih asyik menikmati tayangan televisi, sambil menanti cucian yang dijemurnya kering. Supriyadi terpaksa mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena ia menganggur. Hidup Supriyadi sepenuhnya bergantung pada isterinya yang bekerja sebagai buruh garmen di Kota Tangerang” (Kompas, 26/8/06).
Penggalan kisah Supriyadi di atas adalah potret buram kebanyakan nasib anak muda negeri ini. Jika kita menilik dari sisi demografis, pemuda sesunguhnya adalah strata sosial yang berada pada fase usia paling dinamis dan produktif.
Ditinjau dari sisi historis, pemuda adalah sebuah entitas yang telah membuktikan dirinya sebagai aktor penting perubahan sosial (agent of social changes). Pemuda 08’ misalnya, berhasil memupuk bibit nasionalisme Indonesia, pemuda angkatan 28’ sukses menggalang ideologi persatuan nasional, dan pemuda angkatan 45’ berhasil mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa.
Namun di era industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi tinggi saat ini, eksistensi pemuda lebih dilihat sebagai beban ketimbang harapan. Banyaknya pemuda yang putus sekolah, menganggur, dan bekerja serabutan adalah fakta yang sulit dibantah.
Di Asia Tenggara, dalam sepuluh tahun terakhir (1995-2005), jumlah generasi muda usia 15-24 tahun yang menganggur berjumlah 85 juta orang (meningkat 15 persen). Saat ini, sekitar 300 juta pemuda diprediksi hidup dengan penghasilan kurang dari dua dolar AS per hari (”Global Employment Trends for Youth”, ILO, 2006)
Data Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2006 menunjukkan, jumlah angkatan kerja tercatat 106,3 juta jiwa, sementara kesempatan kerja yang tersedia hanya 95,2 juta jiwa. Artinya, 11,1 juta jiwa atau 10,4 persen angkatan kerja—yang umumnya berusia muda—tergolong penganggur (Kompas, 8/9/06).
Data Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga (2008) juga mencatat, dari 220 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia, sekitar 80,6 juta orang adalah pemuda. Namun, 10,8 juta pemuda yang berusia antara 15-35 berstatus sebagai menganggur (baik terbuka maupun terselubung). Kondisi ini terjadi akibat rendahnya kesempatan kerja dan kurangnya upaya wirausaha dari kalangan pemuda (Detikcom, 11/06/08).
Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) ini diakibatkan oleh banyaknya penduduk usia kerja yang kembali sekolah, mengurus rumah tangga, atau bekerja serabutan. Di dalamnya termasuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan orang yang menyerah mencari kerja. Seandainya kelompok ini dimasukkan sebagai kategori “pencari kerja”, maka angka pengangguran tentu akan lebih fantastis lagi. Data bulan Agustus 2002-Februari 2006 menunjukkan, jumlah kelompok ini telah mencapai angka 740.000-1,5 juta orang (Kompas, 15/4/06).
Situasi ini jelas membingungkan. Di tengah SDM pemuda yang melimpah, bukan produktivitas nasional yang tumbuh, tapi pengangguran dan kemiskinan. Fenomena di atas memberi gambaran pada kita, betapa pemerintah belum memiliki agenda pembangunan kepemudaan yang jelas, terutama terkait skenario di sektor pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia pemuda.
Menurut data BPS (2008), dari 100 penduduk Indonesia terdapat 15 orang miskin. Artinya, secara total masih ada 35.000.000 penduduk miskin. Kendati Presiden SBY menyebut jumlah kemiskinan tahun 2008 merupakan jumlah terendah selama 10 tahun terakhir, namun data BPS menunjukkan, perbedaan angka jumlah orang miskin tahun 2004 dan tahun 2008 hanya 100.000 jiwa. Jika tahun 2004 dana pemerintah untuk pengentasan kemiskinan berjumlah Rp 19 triliun, kini dana penanggulangan kemiskinan mencapai empat kali lipatnya.
Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin situasi pengangguran masif yang pernah dialami AS pada 1930-an akan terjadi di negeri ini. Saat itu, rakyat dan pemerintah AS menghadapi problem pelik: lemahnya daya beli rakyat, pengangguran dan PHK massal, meluasnya kemiskinan, dan kebangkrutan usaha dimana-mana.
Menghadapi situasi itu, Presiden Franklin Delano Rosevelt meluncurkan paket kebijakan ekonomi New Deal. Kebijakan ini berinti pada pebukaan lapangan kerja secara besar-besaran. Dam, pembangkit listrik, rel kereta api, jembatan, sekolah, kantor pos, dan berbagai infrastruktur baru dibangun dengan pola padat karya. Pemuda yang menganggur dikerahkan untuk membersihkan pantai, memperbaiki drainase, mengerjakan proyek reboisasi, hingga membangun berbagai fasilitas sosial. Hasilnya, ekonomi pulih, fasilitas infrastruktur membaik, dan problem pengangguran masif bisa terpecahkan.
Kebijakan FDR, seyogyanya memberi inspirasi pada elite kita, bahwa kebijakan negara yang pro-pemuda sesungguhnya bisa memerankan pemuda sebagai tulang-punggung pembangunan ekonomi bangsa. Masalahnya, hingga kini, belum terlihat upaya serius pemerintah membuat peta jalan pemberdayaan ekonomi pemuda dengan memanfaatkan potensi besar yang ada pada puluhan juta pemuda kita.
Dalam kerangka itu, kita juga menyangsikan penyelesaian problem kepemudaan terkait agenda program percepatan kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II seperti terekam dalam “rembuk nasional” (National Summit) yang digelar pemerintah beberapa waktu lalu. Forum ajang rembuk nasional—yang dihadiri presiden, wakil presiden, para menteri dan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah, pengusaha serta para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya itu—ditujukan untuk mengidentifikasi problem-problem penting di bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan yang menjadi target kerja KIB II, di samping ratusan masukan dari stakeholder untuk dijadikan rekomendasi dalam penentuan target program kerja 100 hari pertama pemerintah.
Namun, indentifkasi yang terkait dengan agenda reformasi kebijakan negara di bidang kepemudaan masih bersifat normatif, seperti penyelesaian masalah kemiskinan, perbaikan kesempatan kerja, pelayanan kesehatan atau reformasi pendidikan (yang mencakup peningkatan kualitas lulusan terbaik, peningkatan pendidikan dasar 9 tahun, penyediaan bantuan operasional sekolah/BOS yang efektif dan akuntable, peningkatan kesempatan lulusan SD/MI keluarga miskin untuk melanjutkan ke SMP, peningkatan mutu proses pembelajaran, peningkatan kualitas dan distribusi guru, peningkatan kompetensi guru, dan lain-lain).
Identifikasi agenda pembangunan kepemudaan yang strategis dan visioner tidak tercantum secara tegas dan lugas dalam National Summit, seperti bagaimana arsitektur regenerasi kepemimpinan nasional dalam lima tahun ke depan atau bagaimana menempatkan peran generasi muda secara proporsional dalam agenda pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya bangsa. Ini pertanyaan penting, mengingat pemerintah hingga kini tak memiliki rumusan dan target pencapaian yang jelas terkait affirmatif action peran pemuda dalam agenda pembangunan bangsa.
Jalan demokratisasi yang telah kita rintis dengan susah payah semestinya bisa menghadirkan peran generasi muda yang lebih berkualitas dalam konteks pembangunan bangsa. Tanpa itu, agenda demokratisasi hanya akan menjadi milik kaum tua dan mapan, dus memposisikan kaum muda lebih sebagai “beban” ketimbang “harapan bangsa”. Sejarah dunia dan sejarah republik ini membutktikan, tidak ada perubahan berarti yang akan dilalui satu bangsa tanpa peran dan kiprah anak muda.
Makna “Sumpah Pemuda” pada akhirnya bemuara pada sejauh mana negara bisa memberi peran yang layak atas generasi ini. Sebab, sulit mengharapkan demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan sosial bisa berdiri tegak di tengah langkanya kreatifitas, inovasi, dan produktivitas orang muda.

Read Full Post »

apa yang sedang kau lakukan

apa yang sedang kau lakukan

Read Full Post »

%d blogger menyukai ini: